Gubernur Kepri Diminta Surati Presiden

Kata Harry, sebagai Ketua Dewan Kawasan Gubernur Kepri, M Sani, juga diminta proaktif menyuarakan keluhan pengusaha ini melalui Dewan Nasional FTZ di Jakarta. Sehingga DN juga bisa memfasilitasi ke pemerintah pusat.

Sebelumnya, sejumlah pengusaha di Kepri mengeluhkan UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Mereka menilai undang-undang ini akan melemahkan regulasi dan implementasi perdagangan dan pelabuhan bebas di Batam, Bintan dan Karimun.

"Percuma ada FTZ kalau undang-undang ini diberlakukan, FTZ akan mati suri," ujar Ketua Dewan Penasehat Apindo Kepri, Abidin Hasibuan, dalam sebuah kesempatan.

Hal ini dibenarkan Pimpinan Bank Indonesia Batam, Elang Tri Praptomo. Elang mengatakan penerapan UU Mata Uang akan menimbulkan goncangan di Batam dan Kepri. Sebab, kata Elang, saat ini masih banyak kontrak kerja industri  dalam bentuk valuta asing (Valas). "Kami akan koordinasi dengan pusat. Kalo di langsung di terapkan akan terjadi masalah," kata Elang.