Gubernur Kepri Minta Dukungan Pusat Soal TKI

BATAM - Gubernur Kepri M Sani meminta dukungan lebih dari pusat terkait persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah yang dipulangkan melalui Kepri. Dukungan dimaksud berupa penambahan fasilitas dan anggaran untuk daerah.

Gubernur mencatat, sejak beberapa tahun terakhir sedikitnya ada 51 ribu TKI bermasalah yang dipulangkan melalui Tanjungpinang, Kepri. Tingginya jumlah TKI yang ditangani pemerintah ini belum sebanding dengan kualitas sarana pendukung, seperti rumah penampungan, serta anggaran yang diberikan pusat.

"Setiap minggu kita kedatangan TKI dari Malaysia dan Singapura dengan berbagai permasalahannya," kata Sani dalam acara sosialisasi draf RUU 39/2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri oleh Komisi IX DPR RI di Hotel Planet Holiday, Nagoya, Kamis (26/1)

Kata Sani, ada dua persoalan yang harus dibenahi dalam penanganan TKI di luar negeri. Pertama masalah internal, yakni ketegasan pemerintah Indonesia terhadap negara-negara pengguna jasa TKI. Termasuk memberikan kewenangan penuh kepada kedutaan Indonesia di luar negeri dalam menangani TKI bermaslaah di luar negeri.