Gubernur Minta DPRD Siantar Cepat Bergerak

SIANTAR -- Masa jabatan walikota-wakil walikota Pematangsiantar, Sumut, periode 2005-2010 akan berakhir 25 Agustus 2010 mendatang. Namun, meski sudah lama putusan Mahkamah Konstitusi (MK) keluar, hingga saat ini DPRD Pematangsiantar belum juga mengusulkan berkas pengesahan pengangkatan pasangan Hulman Sitorus SE-Drs Koni Ismail Siregar sebagai wako-wawako terpilih hasil pemilukada 2010 ke Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Syamsul Arifin SE. Sesuai mekanisme, Syamsul yang akan meneruskan usulan itu ke mendagri untuk dimintakan Surat Keputusan (SK).

Hal ini yang mengundang reaksi dari Syamsul Arifin SE. Syamsul, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprovsu, RE Nainggolan ‘menegur’ pimpinan DPRD Pematangsiantar. Dalam ‘teguran’ melalui surat bernomor 131/7575/2010 tertanggal 11 Agustus 2010 itu, pimpinan DPRD Pematangsiantar diminta segera mengusulkan pelantikan wali kota-wakil wali kota terpilih. Diketahui, surat tersebut sudah berada di tangan Plt Kabag Umum Sekretariat DPRD Pematangsiantar, Markus Sinaga.

Sejumlah anggota DPRD Pematangsiantar pun bereaksi. Wakil Ketua Komisi III EB Manurung SH dan Saud Simajuntak yang mengetahui surat tersebut, mengharapkan pimpinan DPRD segera memroses usulan pelantikan wali kota-wakil wali kota terpilih agar tidak menjadi bumerang bagi DPRD. Dia kahawtir, sikap dewan yang terkesan mengulur-ngulur usulan pengesahan pengangkatan wako-wawako terpilih, mengundang amarah rakyat.

Dia mengatakan, jika pimpinan menuruti aturan yang ada, Gubernur Sumatera Utara tidak perlu mengirim surat 'teguran'. :Dengan kehadiran surat tersebut, seakan-akan DPRD Siantar tidak memiliki kemampuan memrosesnya, sehingga Gubsu perlu menyurati. Kita berharap dengan adanya surat tersebut, pimpinan segera memrosesnya," harapnya.