Gubernur Minta Tak Dipidana Karena Kebijakan

     JAKARTA - Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) meminta sebuah kebijakan alias policy tidak mudah untuk dipidana. Bayang-bayang pidana itu dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan percepataan program pembangunan ekonomi.

Ketua APPSI Fauzi Bowo mengatakan, aspirasi para gubernur tersebut akan dibicarakan dalam Munas ke-4 APPSI di Semarang, 8-9 Desember mendatang. Menurut dia, perlu ada kebijakan konkret dari pemerintah pusat yang menggarisbawahi bahwa policy merupakan kewenangan diskresi, baik pemerintah pusat atau daerah.

"(Policy) tidak dapat begitu saja dituntut terkecuali ini berindikasi kriminal atau korupsi," kata Fauzi Bowo setelah rapat terbatas persiapan Munas APPSI dan peringatan Hari Antikorupsi di Kantor Presiden, Senin (5/12).

Karena itu, lanjutnya, perlu ada langkah-langkah sebagai tindak lanjut. "Ini barangkali merupakan isu yang dikhawatirkan bisa menjadi hambatan pelaksanaan atau percepatan program pembangunan ekonomi, di daerah khususnya," urai gubernur DKI Jakarta itu.