Gubernur Minta Tak Dipidana Karena Kebijakan

Gubernur Minta Tak Dipidana Karena Kebijakan
Gubernur Minta Tak Dipidana Karena Kebijakan
Foke, sapaan akrabnya, para gubernur dan staf yang menghadiri munas, juga akan ikut pada peringatan Hari Antikorupsi 9 Desember yang juga dilangsungkan di Semarang. "Secara khusus, kami juga akan membahas bagaimana memfungsikan pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, sebagai ujung tombak gerakan antikorupsi di wilayah masing-masing," paparnya.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Munas APPSI dan peringatan Hari Antikorupsi di Semarang diharapkan jauh dari suasana protokoler atau seremoni. "Saya ingin betul-betul kita bicara yang kongrit, yang tajam, memotret sekali lagi, dengan demikian dari fakta yang ada kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih tepat ke depan," katanya tentang peringatan hari antikorupsi dalam pengantar ratas.

Dia meminta, KPK, kejaksaan, kepolisian, dan kementerian hukum dan HAM mengonsolidasikan pekerjaannya dan melaporkannya kepada publik 9 Desember nanti. "Bukan hanya sekedar peringatannya tapi bagi kita, apa yang kita lakukan hingga hari ini di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," katanya.

Terkait APPSI, SBY mengingatkan, keberhasilan pembangunan di tingkat nasional ditentukan oleh pembangunan sektoral yang dipimpin menteri dan pembangunan regional yang dipimpin gubernur. "Makin sinergis akan makin baik hasilnya. Tapi kalau berjarak, tidak klop di sana-sini, hampir pasti tidak akan optimal yang bisa kita capai," tuturnya.

     JAKARTA - Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) meminta sebuah kebijakan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News