Gubernur NTB Minta Insiden Anarkis Diselesaikan Secara Hukum

JAKARTA - Perbedaan pendapat antara penganut ajaran Salafiyah dengan warga Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Lombok Barat (Lobar) menarik perhatian Gubernur NTB KHM Zainul Majdi. Gubernur Majdi meminta agar masalah perbedaan pendapat yang berujung pada tindakan anarkis itu harus diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

''Sebaiknya dipelajari dulu apa masalahnya. Soal sesat atau tidak, sebaiknya diserahkan kepada proses hukum. Jadi jangan asal nuding,'' kata Zainul Majdi saat dihubungi JPNN, Senin (23/2).

Gubernur yang kerap disapa Tuan Guru Bajang ini berharap agar pihak kepolisian selaku penegak hukum, dapat menengahi masyarakat yang bertikai. Di samping itu, Majdi juga mengimbau masyarakat untuk tidak cepat terprovokasi, sehingga melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri.

Diakuinya, memang masalah perbedaan pendapat antara paham Salafiyah dengan warga Gapuk terkait ajaran Islam, telah berlangsung selama sepekan terakhir ini. Di mana masyarakat Gapuk menuding pengikut Salafiyah telah melecehkan ajaran Islam.