Gubernur Papua Mengeluh Keseringan Didatangi Tim Presiden
jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah kepala daerah mengeluarkan uneg-uneg mereka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait persoalan yang dihadapi di daerah masing-masing. Salah satunya adalah Gubernur Papua Lukas Enembe.
Di hadapan Jokowi di Istana Negara, Selasa (4/11), Lukas mengeluh karena pemerintah provinsi yang dipimpinnya dibuat bingung dengan banyaknya pihak yang mengaku tim dari presiden untuk membantu Papua. Lukas pun meminta tim-tim yang mengaku dari presiden itu tidak datang lagi ke Papua.
"Kami banyak didatangi mengaku dari tim ini tim itu, tim dari presiden. Ini hampir setiap hari kami terima semua tim, pusing juga Pak, agar jangan lagi datang tim kami pusing semua Pak," kata Lukas di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (4/11).
Menurut Lukas, jika kepala daerah dianggap sebagai tangan kanan presiden maka sebaiknya komunikasi tidak dilakukan melalui banyak tim. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan di pemerintah daerah setempat.
"Kami adalah tangan kanan presiden, harus dipastikan tidak lewat apapun, siapapun, karena kami sudah didatangi banyak tim setiap hari," sambungnya.
Selain itu, Lukas juga mengeluhkan masalah kepemilikan tanah-tanah di Papua yang tanpa sertifikat. Akibatnya, pemda kesulitan membangun infrastruktur.
Selain itu, kata Lukas, banyak kenaikan harga yang tidak stabil karena tidak adanya industri yang terintegrasi. "Industri tidak terintegrasi. Berapapun bapak kirim dana tidak ada artinya di Papua," tegasnya.(flo/jpnn)
JAKARTA - Sejumlah kepala daerah mengeluarkan uneg-uneg mereka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait persoalan yang dihadapi di daerah masing-masing.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?