Gubernur Papua-Papua Barat Disebut Mirip Artis

“Jika tidak percaya, lakukan saja survey ke hotel-hotel dan fasilitas hiburan di Jakarta dan pengecekan peredaran uang daerah yang beredar di Jakarta,” tantang Zack.

Mereka juga menyoroti rekrutmen CPNS di provnsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua, yang dinilainya belum memprioritaskan orang asli Papua. Kedua gubernur juga dinilai tidak transparan soal program pembangunan.

Program pendidikan untuk seribu doktor juga dinilai gagal. Alasannya, yang mengikuti program doktor kebanyakan usianya sudah menjelang pensiun. Program biaya siswa juga dipertanyakan, lantaran menurut Zack, banyak mahasiswa Papua yang tidak mendapatkan beasiswa. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan mengatasi maraknya dugaan korupsi di Tanah Papua.

Sementara, pemerintah pusat juga dinilai tidak serius mengawal otonomi khusus Papua. Antara lain menurut mereka, ada dualisme aturan. Untuk tingkat provinsi diberlakukan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otsus Papua, sedang untuk kabupaten/kota menggunakan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.