Gubernur Riau: Pejabat yang Sudah Pensiun Harus segera Mengembalikan Mobil Dinas
Gubernur Riau: Pejabat yang Sudah Pensius Harus segera Mengembalikan Mobil Dinas
jpnn.com, PEKANBARU - Keberadaan aset mobil dinas (mobdin) yang masih dikuasai mantan pejabat, dan tanah milik Pemerintah Provinsi Riau yang belum bersertifikat menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gubernur Riau Syamsuar mengharapkan para mantan pejabat untuk segera mengembalikan aset terutama kendaraan dinas yang masih dikuasai.
"Harapan saya kepada pegawai yang sudah pensiun atau sudah tidak menjabat lagi harus segera mengembalikan mobil dinas itu," kata Gubernur Riau di Pekanbaru, Jumat (12/3).
Syamsuar mengatakan pihaknya sudah mulai menertibkan aset-aset kendaraan dinas itu dari mantan pejabat.
Namun, kata dia, masih ada beberapa mantan pejabat yang menguasai aset milik pemerintah itu meski tidak menjabat lagi.
Dia pun menegaskan apabila mantan pejabat tidak kunjung mengembalikan mobil dinas itu maka pihaknya akan menurunkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk menariknya.
"Kami nanti akan menggunakan Satpol PP untuk menjemput mobil tersebut," ungkapnya.
Selain masalah aset berupa mobil dinas, kata Syamsuar, KPK dalam pertemuan sebelumnya juga menginstruksikan agar Pemprov Riau menyelamatkan lahan-lahan yang masuk dalam aset daerah. Terlebih lagi masih banyak lahan milik Pemprov Riau yang belum dilengkapi sertifikat.
Gubernur Riau Syamsuar mengharapkan para mantan pejabat untuk segera mengembalikan aset terutama kendaraan dinas yang masih dikuasai. Keberadaan mobil dinas yang masih dikuasai pejabat ini menjadi perhatian KPK.
- Bendungan Hasto
- Hasto jadi Tersangka, Ronny Mengonfirmasi Keterangan Bu Mega
- 5 Berita Terpopuler: Cek Fakta, Benarkah Honorer Diangkat PPPK Paruh Waktu Secara Otomatis? Begini Penjelasannya
- KPK Sengaja Tetapkan Hasto Tersangka Setelah Jokowi Lengser, Begini Analisis IPW
- Konon, Hasto Jadi Tersangka Akibat Kritis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan era Jokowi
- KPK Menetapkan Hasto Sebagai Tersangka, Ronny PDIP Menduga Ada Upaya Kriminalisasi