Gubernur se-Kalimantan Ancam Stop Produksi Batubara

Takutnya, ujarnya, aspirasi gubernur itu tidak terlaksana atau diabaikan pemerintah pusat akan berdampak buruk. Efeknya daerah Kalimantan dapat menimbulkan perpecahan dan menginginkan merdeka khususnya. "Artinya ada suatu cita-cita bagi mereka bahwa lebih adil merdeka dibandingkan bergabung dengan NKRI dan ini sudah ada potensi seperti itu," kata Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) itu.

Bambang menilai, untuk itu DPD RI harus menjadi garda terdepan agar tidak terjadi potensi seperti itu. Sebab, masyarakat khususnya di Kalimantan Timur menganggap lebih baik bergabung dengan Brunei Darussalam atau Malaysia. Di sana dianggap lebih sejahtera dan terperhatikan," ulas dia.

Senator Indonesia asal Provinsi Kalimantan Selatan Adhariani menambahkan, kuota BBM di Kalimantan sampai hari ini hanya mencapai 5 sampai 7 persen. Jauh dari kebutuhan masyarakat. Sedangkan pulau Jawa dan Bali mendapatkan 59 persen. "Kalau bicara persentasi saja, ini sangat tidak adil," terang dia.

Adhariani menjelaskan, 2 per 3 kebutuhan BBM, minyak, dan batubara nasional disumbangkan dari Kalimantan. Kebutuhan nasional sebenarnya tergantung pada Kalimantan. "Untuk itu, kita minta keadilan atas kejadian ini," tegas dia.