Gubernur Sulsel Tolak Bela Tersangka Korupsi Buol

"Jangan karena saya dipanggil saksi kemudian dipolitisasi seakan-akan saya yang korupsi. Apakah  Korupsi namanya kalau memberi izin menimbun pantai tetapi ada jatahnya atau memberi izin membangun ruko tetapi juga harus dapat bagian," tuturnya.

   

Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel itu mengaku cukup diresahkan dengan informasi pemanggilan KPK serta peredaran kampanye negatif melalui pesan singkat. Isinya antara lain menghubungkan pemanggilan KPK dengan data yang dilansir Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK).

   

Disebutkan dalam pesan singkat itu "Pantas PPATK mengatakan Sulsel terkorup di Sulawesi. Gubernur SYL akan diperiksa KPK terkait kasus Buol. Bikin malu orang Sulsel".

   

Syahrul mengemukakan, temuan PPATK dan pemanggilan KPK tidak memiliki hubungan sama sekali. Kalaupun PPATK mengindikasikan dugaan korupsi terbanyak di Sulsel, kata dia, karena perputaran uang terbesar di daratan Sulawesi ada di Sulsel. Begitupula bila dikaitkan tertinggi di Sulsel, maka indikasinya ada di Makassar sebagai pusat perputaran uang di Sulsel.