Gubernur Sumbar Dinilai Tak Peduli Suara Perantau

Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Pakis itu mengingatkan Gubernur Irwan Prayitno untuk lebih berkomitmen dalam menyehatkan komunikasi ranah-rantau dengan cara mengurangi pola matematik politik praktis dalam mengurus masyarakat Minang baik yang ada di ranah maupun di rantau.

"Secara politis masyarakat Sumbar memang tidak bisa meminta pertanggungjawaban politik terhadap Gubernur Irwan Prayitno karena kehadiran Irwan di Sumbar atas penugasan PKS. Artinya tidak atas kehendak dia pribadi memimpin Sumbar. Secara politis, tentu Irwan bertanggung jawab kepada PKS. Tapi inikan masalah budaya yang pada dasarnya jauh lebih penting dari urusan politik praktis," tegas Rahmat.

Meski demikian, Rahmat Hidayat masih menaruh keyakinan seorang Irwan Prayitno beriktikad baik untuk Sumatera Barat. Masalahnya kan hanya tinggal kepada pemahaman dia selaku gubernur dalam mempersepsi eksistensi budaya yang melekat pada diri orang Minang.

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) penting memang. Tapi kalau karena mencapai itu lalu idiom-idiom kebudayaan Minang seperti komunikasi ranah-rantau diabaikan, menurut saya itu juga tabrakan beruntun," tegasnya.