Gubernur Zulkieflimansyah Berenang Beramai-ramai, Ruslan: Sudah Minta Maaf, Wajib Dimaafkan
jpnn.com, MATARAM - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat Ruslan Turmuzi meminta polemik tentang aksi Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan sejumlah pejabat yang berenang beramai-ramai di sebuah kolam renang disikapi secara proporsional. Terlebih lagi Gubernur Zulkieflimansyah sudah menyampaikan permintaan maaf secara langsung.
Ruslan menegaskan karena Gubernur Zulkieflimansyah sudah meminta maaf, maka wajib untuk dimaafkan.
"Kan Gubernur sudah minta maaf, ya wajiblah dimaafkan. Artinya Gubernur gentleman dan mengakui kekeliruannya. Dan saya rasa ini tidak akan terjadi lagi," kata Ruslan di Mataram, Selasa (2/2).
Menurut dia, yang terpenting ke depan kasus serupa tak perlu lagi terjadi.
Sebab saat ini semua pihak tengah berjibaku dan bersinergi bersama dalam menekan penyebaran Covid-19 yang makin meningkat di wilayah NTB.
Ruslan mengatakan, dari foto-foto yang beredar dan juga penjelasan Gubernur Zulkieflimansyah, bisa dipahami bahwa kejadian tersebut memang sangat spontan dan tidak direncanakan. Ada kunjungan kerja, dan masyarakat ingin destinasi wisata lokal mereka terekspose ke luar.
Terlepas dari berenang beramai-ramai, ia justru menyatakan salut dengan sikap Gubernur Zulkieflimansyah yang sangat low profile dan bersedia menempatkan diri di tengah masyarakat, sekaligus mempromosikan kolam renang alami di Lombok Utara.
"Semua harus kita lihat secara proporsional. Gubernur berenang di kolam itu untuk menghargai masyarakat yang memang senang dikunjungi pemimpin daerah. Gubernur kan maksudnya baik, ingin mempromosikan destinasi yang belum terekspose," ucap politikus senior PDI Perjuangan NTB yang akrab disapa RT tersebut.
Anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP Ruslan Turmuzi meminta polemik Gubernur NTB Zulkieflimansyah mandi beramai-ramai di kolam renang disudahi. Masih banyak hal lain yang perlu dibahas untuk pembangunan NTB.
- Iqbal-Dinda Unggul Signifikan di Pilgub NTB, Zul-Uhel Kian Suram
- Polisi Tangkap Buronan Asal Bima NTB
- 3 Cagub NTB Ungkap Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Guru Honorer
- Kurang Bayar Gaji PPPK Sudah Dibereskan, Alhamdulillah
- KPK dan DLHK Tertibkan Tambang Emas Ilegal di Lombok Barat
- Resmikan Smelter Tembaga, Jokowi: Kebutuhan Produk Harus Bergantung pada Indonesia