Gugatan AHY terhadap 12 Pengurus KLB Pimpinan Moeldoko Ditolak, Tok Tok Tok

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjennya Teuku Riefky Harsya, terhadap 12 anggota kongres luar biasa (KLB) atas dugaan perbuatan melawan hukum.
“Memutuskan gugatan tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri saat membacakan putusan sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis kelompok KLB Demokrat dikutip dari Antara, Kamis (12/8) malam.
Dalam keterangan itu disebutkan bahwa putusan untuk perkara nomor 236/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST tersebut dibacakan oleh Hakim Saifudin di PN Jakarta Pusat, Kamis.
Menanggapi putusan itu, pengacara kubu KLB Demokrat selaku pihak tergugat, Rusdiansyah menyambut baik sikap Majelis Hakim PN Jakarta Pusat.
“Terima kasih kepada Majelis Hakim yang sudah menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini," tulis Rusdiansyah dalam keterangan tersebut.
Juru Bicara KLB sekaligus salah satu pihak tergugat, Muhammad Rahmad menyebut putusan itu menjadi langkah awal bagi mereka untuk memperjuangkan keabsahan hasil KLB di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kubu KLB Demokrat pimpinan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko juga telah mendaftarkan gugatan ke PTUN terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna Laoly yang menolak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang itu.
"Ini langkah awal kemenangan kami," ucap Rahmad.
Gugatan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap 12 pengurus KLB pimpinan Moeldoko, mental di PN Jakarta Pusat.
- Ibas Ingatkan MBG Harus Berjalan Baik, Berkualitas, & Tepat Sasaran
- AHY Sebut Proyek NCICD Jadi Prioritas Pemerintah Untuk Lindungi Pesisir Utara Jawa
- Ibas Sebut Penguatan Riset dan Pendidikan di Indonesia Harus Diperkuat
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- AHY Umumkan Diskon Tiket Pesawat, Marwan Cik Asan: Sangat Membantu Masyarakat
- 5 Berita Terpopuler: Keren! Usulan Honorer R2/R3 Sudah Masuk, tetapi Dilaporkan karena Ada Dugaan Konflik Kepentingan