Gulirkan Interpelasi, Golkar Dianggap Bodohi Rakyat
Selasa, 13 Desember 2011 – 00:27 WIB

Gulirkan Interpelasi, Golkar Dianggap Bodohi Rakyat
JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah mengatakan partai politik tak seharusnya membela koruptor. Seperti yang dilakukan dengan cara mengajukan hak interpelasi untuk kebijakan moratorium pemberian remisi koruptor oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dikatakannya, langkah Partai Golkar menggulirkan hak interpelasi adalah upaya untuk memperbodoh rakyat. Alasan-alasan yang disampaikan seperti demi menegakkan aturan hukum pun menurutnya tidak akan bisa diterima oleh masyarakat. "Karena rakyat justru mendukung hukuman yang berat bagi para koruptor," tegasnya.
“Kalau partai politik yang benar, seharusnya menolak pemberian remisi," kata Iberamsjah, Senin (12/12), di Jakarta.
Baca Juga:
Ia menegaskan, parpol yang antikorupsi itu kalau perlu bukan hanya membatasi pemberian remisi. "Tapi mengusulkan penambahan hukuman bagi para koruptor karena hukuman bagi para koruptor masih sangat ringan,” ujarnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah mengatakan partai politik tak seharusnya membela koruptor. Seperti yang dilakukan
BERITA TERKAIT
- Penembakan Polisi di Way Kanan, Syamsu Rizal Minta TNI Evaluasi Penggunaan Senpi
- Soal RUU TNI, Megawati Tak Mau Dwifungsi ABRI Kembali
- Komisi III Pastikan Negara Memperhatikan Keluarga Anggota Polres Way Kanan
- Jaringan Narkoba Lintas Provinsi Dibongkar Polisi, Sahroni Mengapresiasi
- Prajurit TNI Diduga Terlibat Penembakan Polisi, Legislator Singgung Opsi Peradilan Umum
- Dewi Juliani Minta Polri Evaluasi Strategi Pengamanan Pascatiga Anggota Tewas di Way Kanan