Gulirkan Interpelasi, Golkar Dianggap Bodohi Rakyat

JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah mengatakan partai politik tak seharusnya membela koruptor. Seperti yang dilakukan dengan cara mengajukan hak interpelasi untuk kebijakan moratorium pemberian remisi koruptor oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Kalau partai politik yang benar, seharusnya menolak pemberian remisi," kata Iberamsjah, Senin (12/12), di Jakarta.

Ia menegaskan, parpol yang antikorupsi itu kalau perlu bukan hanya membatasi pemberian remisi. "Tapi mengusulkan penambahan hukuman bagi para koruptor karena hukuman bagi para koruptor masih sangat ringan,” ujarnya.

Dikatakannya, langkah Partai Golkar menggulirkan hak interpelasi adalah upaya untuk memperbodoh rakyat. Alasan-alasan yang disampaikan seperti demi menegakkan aturan hukum pun menurutnya tidak akan bisa diterima oleh masyarakat. "Karena rakyat justru mendukung hukuman yang berat bagi para koruptor," tegasnya.