Gulirkan Interpelasi, Golkar Dianggap Bodohi Rakyat
Selasa, 13 Desember 2011 – 00:27 WIB
Iberamsjah mengingatkan, lembaga pengadilan yang memberikan hukuman terlalu ringan bagi para koruptor jangan pula didukung secara politik oleh parpol. "Rakyat tidak akan mendukung interpelasi moratorium pemberian remisi,” tegasnya.
Baca Juga:
Disebutkan pula Iberamsjah, parpol dan politisi yang tidak korup harusnya menggulirkan amandemen UU Tipikor. Terutama, pasal yang mengatur sanksi bagi para koruptor untuk memberikan hukuman minimal 10 tahun sampai hukuman mati. "Bukan malah mendukung pemberian remisi," jelasnya.
Iberamsjah mengatakan partai yang paling tidak dia percayai di negeri ini adalah Partai Golkar. Tegasnya, Partai Golkar selalu memainkan politik muka dua sejak berdiri sampai hari ini. "Rakyat juga tidak bodoh untuk tahu hal ini," ujarnya.
Dirinya pun mengaku tidak heran dengan sikap Golkar yang seperti ini, karena memang begitulah adanya. “Tengok saja contohnya dalam kasus Century, disini Golkar jelas memainkan politik muka dua, satu sisi dia berada dalam setgab, di sisi lain Golkar menggembosi pimpinan koalisi. Hal yang sama terjadi dalam interpelasi ini, di satu sisi berlagak menegakkan hukum, di sisi lain Golkar mau membela para kadernya yang korup,” paparnya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah mengatakan partai politik tak seharusnya membela koruptor. Seperti yang dilakukan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- H-10 Pilkada Riau, Elektabilitas Abdul Wahid-SF Hariyanto Masih Tertinggi
- Punya Rekam Jejak Baik, Ridwan Kamil Didukung Belasan Komunitas Tionghoa
- Konon, Ada Pengerahan Aparat di Pilkada demi Menangkan Calon yang Didukung Jokowi
- Kapolres Siak Ajak Jemaat Gereja HKBP Zamrud Dayun Wujudkan Pilkada Damai
- Ketum GPMI Tolak Sikap Anies di Pilgub Jakarta 2024, Begini Alasannya
- Kipasan Optimistis Ridwan Kamil-Suswono Utamakan Keserasian Hubungan Antaretnis