Gunakan BBM Bersubsidi, Pejabat Pemerintah Harus Disanksi

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR bidang energi, Dewi Aryani meyayangkan adanya mobil pejabat pemerintahan yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya, mobil dinas pejabat yang ketahuan menggunakan BBM subsidi merupakan contoh buruk.

"Rakyat disuruh pasrah menerima beban sementara pejabat tinggi malah enak-enakan saja melanggar aturan yang dibuatnya sendiri," ujar Dewi kepada JPNN, Kamis (25/4).

Dewi menegaskan, harus ada sanksi tegas kepada pejabat pemerintah yang menggunakan BBM bersubsidi tersebut. "Itu konsekuensi aturan. Pelanggaran jelas harus ada sanksi," tandasnya.

Padahal, menurut Dewi, nelayan dan petani saja sering kesulitan mendapatkan pasokan BBM. Sampai-sampai, banyak nelayan tak bisa melaut.