Gunakan Mobdin, Nur Mahmudi Dinilai Nakal

”Bukti-bukti pelanggaran itu sudah ada. Panwaslukada bisa langsung bekerja. Warga juga bisa melaporkannya,” papar mantan anggota KPU periode 2002-2007 ini. Perilaku incumbent dalam Pemilukada Depok, sambunngnya, perlu dikontrol ketat. Pasalnya memiliki peluang besar memanfaatkan fasilitas negara untuk tujuan politiknya. Karena itu dia sangat mendukung usulan incumbent mundur dari jabatan saat mencalonkan diri dalam Pemilukada. ”Kalau tidak mundur konflik interest itu tak bisa dihindari,” tutur dosen Fisip UI itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto membenarkan kalau mobil Mitsubishi Pajero B 1827 RFQ yang digunakan Nur Mahmudi dalam acara politik milik negara yang dibeli dari APBD Kota Depok 2009 lalu. ”Nomor mobil Mitsubishi Pajero B 1827 RFQ itu milik Pemda Depok dan dibeli dengan uang rakyat dari APBD 2009 lalu,” terangnya kepada INDOPOS kemarin.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Depok, Mujtahid Rahman Yadi mengaku terkejut dengan laporan tersebut. Pasalnya sudah berulang kali dia mengingatkan agar fasilitas negara tidak digunakan dalam agenda politik. ”Saya belum tahu. Nanti coba saya koordinasikan. Yang jelas apel siaga ini memang agenda internal partai. Sewajarnya tidak digunakan (mobil dinas, Red),”  jelasnya.

Apel siaga itu dilakukan secara marathon di empat lokasi berbeda. Bertujuan menguatkan semangat politik kader PKS dan pedukungnya untuk memenangkan Nur-Idris sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok periode mendatang. Dalam kegiatan tersebut sempat pula disampaikan misi kandidat yang tertuang dalam 8 program unggulan. Seluruh peserta menyatakan siap membela Nur-Idris dengan mengucapkan ikrar bersama. (rko)