Gunakan Standar Ganda, Greenpeace Diminta Diaudit

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens, meminta pemerintah dan DPR memanggil pimpinan Greenpeace Indonesia, guna mengklarifikasi misi lingkungannya di Indonesia, karena telah menggunakan standar ganda dalam operasionalnya untuk kepentingan politik dan ekonomi penyandang dana Greenpeace.

"Pemerintah dan DPR harus memanggil Greenpeace Indonesia, untuk mengklarifikasi standar ganda misi lingkungannya untuk kepentingan pihak penyandang dananya, seperti Freeport, Exxon Mobil, IMF, Bank Dunia dan industri besar Amerika dan Eropa," tegas Boni Hargens, saat peluncuran buku 'Menguak Dusta-dusta Greenpeace' karya Syarif Hidayatullah, di press room DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12).

Kalau perlu, kata Boni pula, dilakukan audit terhadap sumber dana dan pengeluarannya (Greenpeace), sehingga terlihat untuk apa dan siapa lembaga itu bekerja. Lebih jauh, pemerintah dan DPR diminta harus tegas menyikapi kinerja Greenpece, setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun belakangan.

Menurut Boni lagi, selama ini rekomendasi Greenpeace sebagai LSM yang peduli terhadap keutuhan alam di berbagai belahan dunia, diakui memberikan kontribusi positif terhadap pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga lingkungan. Namun dalam perjalanannya, Greenpeace mulai menyimpang dengan membawa misi kepentingan ekonomi dan politik, dengan membatasi lahan kelapa sawit di Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. "Sementara oil seeds itu di negara-negara lain tidak dibatasi," ungkap Boni.