Guntur Ingin Nama Soekarno Direhabilitasi Setelah Dituduh Mengkhianati Bangsa
jpnn.com, JAKARTA - Keluarga besar Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno tidak akan menuntut secara hukum atas sikap negara yang menuduh Presiden pertama RI itu mengkhianati bangsa.
Hal demikian seperti diungkapkan putra Bung Karno, Guntur Soekarnoputra ketika hadir dalam Silaturahmi Kebangsaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).
"Kami sekeluarga telah bersepakat tidak akan mempersoalkan, apalagi menuntut ketidakadilan di muka hukum terhadap apa yang pernah dialami Bung Karno tersebut pada saat ini," kata Guntur, Senin.
Guntur bersama beberapa anak Bung Karno, seperti Megawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra, dan Sukmawati Soekarnoputri hadir dalam Silaturahmi Kebangsaan yang dilaksanakan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin ini.
MPR dalam Silaturahmi Kebangsaan juga menyerahkan surat yang menganulir TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara.
Satu di antara ketentuan dalam TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 ialah soal tuduhan terhadap Bung Karno membuat kebijakan yang mengkhianati negara.
Menurut Guntur, keluarga besar dan rakyat Indonesia yang mencintai Bung Karno menginginkan nama Putra Sang Fajar bisa direhabilitasi atas kuduhan sebagai seorang pengkhianat bangsa.
"Lebih penting dari itu semua adalah bagi kepentingan pembangunan mental dan karakter bangsa khususnya bagi generasi penerus bangsa ini," ujar Mas To, sapaan Guntur Soekarnoputra.
Guntur menginginkan nama Soekarno direhabilitasi setelah dituduh sebagai pengkhianat bangsa, simak penjelasannya
- Di Silaknas ICMI, Muzani: Prabowo Ratusan Kali Ingatkan Bahaya Perpecahan Bagi Bangsa
- Waka MPR Ajak Komunitas Peduli Lingkungan Kolaborasi Atasi Perubahan Iklim
- Ibas: Toleransi, Kasih Sayang, dan Kesehjahteraan Bisa Tangkal Radikalisasi
- Lestari Moerdijat Harap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Harus Segera Ditindaklanjuti
- Hadiri HUT ke-60 Golkar, Bamsoet Apresiasi Prabowo Dukung Perubahan Sistem Demokrasi
- Lestari Moerdijat: Inklusivitas Harus Mampu Diwujudkan Secara Konsisten