Guru Besar FH Unpad Minta Berhati-Hati Bahas Wacana Amendemen UUD 1945

Sementara, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unpad (IKA FH UNPAD) Yudhi Wibhisana meminta lebih berhati-hati dalam menentukan amendemen UUD 1945 karena merupakan isu sensitif.
"Mana yang lebih penting? amandemen atau penguatan lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga politik seperti KPU, KPK, atau parpol untuk bisa melahirkan sistem kenegaraan yang lebih menguatkan bangsa kita ini. Apakah kita semua mempunyai keyakinan, bahwa amendemen akan membawa perbaikan pada demokrasi?," kata dia.
Dasar inilah yang membuat pihaknya menaruh perhatian terhadap wacana Amendemen UUD 1945 yang terus bergulir dan menuai pro dan kontra.
Yudhi berharap para perumus bisa lebih peka terhadap Amendemen UUD 1945, bukan hanya sekadar perubahan pasal dan bab semata.
"Problem hukum dan politik yang lebih besar harus dipikirkan juga oleh perumus, baik di eksekutif, legislatif maupun di yudikatif. Lembaga-lembaga tersebut harus mempunyai ratio legis yang dapat diterima masyarakat Indonesia, memegang teguh iktikad baik, dan melepaskan vested interest, mengapa diperlukan atau tidak diperlukannya Amendemen UUD 1945," pungkasnya. (flo/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Fakultas Hukum Unpad menaruh perhatian terhadap wacana Amendemen UUD 1945 yang terus bergulir dan masih menuai pro dan kontra.
Redaktur & Reporter : Natalia
- Bahlil Lahadalia Safari Ramadan, Tekankan Implementasi Pasal 33 UUD 1945
- DIGITS Unpad dan Veda Praxis Bedah Tren GRC 2025 dalam Seminar Nasional
- Menyusun Arah Baru Pembangunan Nasional: Urgensi PPHN Dalam Tata Kelola
- Luncurkan Reksa Dana Endowment Fund, BNI Asset Management Gandeng Unpad
- Ferry Juliantono: Unpad Bisa jadi Rumah Gagasan Ekonomi Pancasila
- Guru Besar Unpad Soroti Dampak Ketiadaan GBHN Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan