Guru Besar IPB Menganggap Jokowi Layak Disebut Sebagai King of Big Liar
jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) University Rokhmin Dahuri menganggap demokrasi Indonesia yang belum pada tahap malah jadi memburuk setelah muncul sebuah keputusan kontroversial dari Mahkamah Konstitusi (MK), beberapa waktu lalu.
Politikus senior PDI Perjuangan itu, bahkan menganggap putusan MK tersebut kental bernuansa drama, karena memaksakan kehendak.
Rokhmin mengatakan itu saat membuka diskusi di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/11), bertema Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik.
"Demokrasi sejak reformasi ini baru tahap prosedural belum substansi, sekarang lebih parah lagi terutama dengan drama Korea yang terjadi di MK. Kita tahu semua bahwa itu adalah pemaksaan kehendak," tegas Rokhmin, Selasa.
Adapun, tokoh yang hadir dalam diskusi ialah para pakar hukum tata negara seperti Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar atau Uceng, dan Refly Harun.
Diskusi yang sama juga dihadiri peneliti LIPI Ikrar Nusa Bakti, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid, hingga budayawan Romo Magnis Suseno.
Rokhmin mengaku terkesan dengan langkah para tokoh demi mewujudkan demokrasi di Indonesia ke arah positif setelah muncul putusan bernuansa drama dari MK.
Semisal, kata dia, Uceng hingga Romo Magnis membuat tulisan di media massa nasional yang mengkritisi putusan MK.
Guru Besar IPB Rokhmin Dahuri menganggap penyematan BEM UI pada 2022 lalu kepada Presiden Jokowi soal king of lipservice memang benar adanya.
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- Tanggapi Dukungan Jokowi Kepada Ridwan-Suswono, Syafrudin Budiman: Tanda-Tanda Kemenangan
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila