Guru Besar IPB Sebut Impor 1 Juta Ton Beras Bertentangan dengan UU Cipta Kerja
Sebab, baik perdiksi dari BPS maupun FAO menyebutkan bahwa produksi pangan di 2021 akan lebih baik dibandingkan tahun lalu.
"BPS merilis dan kelihatannya kebutuhan pangan kita (masyarakat) cukup. Jadi tidak perlu impor. Kedua kalau mempelajari persiapan sampai akhir tahun. BPS dan FAO juga menunjukan data, di mana produksinya positif, perkiraannya lebih baik dibanding 2020," katanya.
Secara teori, kata Prof Firdaus, beras adalah permintaan yang sangat elastis karena berkategori bahan pokok.
Dengan demikian, kondisi dan ramalan yang ada, baik dari FAO maupun BPS perlu dipertimbangkan untuk sebuah pengambilan kebijakan.
"Saya kira kenapa tidak perlu impor karena stok yang ada di masyarakat juga betul-betul harus dihitung secara cermat," pungkasnya. (cr3/jpnn)
Guru Besar IPB Muhammad Firdaus menyinggung rencana kebijakan impor beras 1 juta ton yang bertentangan dengan UU Cipta Kerja
Redaktur & Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama
- Upaya Bantu Petani Indonesia Atasi Perubahan Iklim Mendapat Penghargaan
- Pupuk Indonesia Percepat Penebusan Pupuk Subsidi di Wonogiri untuk Dukung Musim Tanam
- Pupuk Indonesia dan Wapres Ajak Petani Tebus Pupuk Bersubsidi di Kegiatan Rembuk Tani
- Sambut Musim Tanam, Pupuk Indonesia Gelar Rembuk Tani
- Bertambah Lagi, Desa Energi Berdikari Pertamina Hadir di Indramayu
- Bagaimana Cara Daftar Brigade Swasembada Pangan? Ini Penjelasan Kepala BPPSDMP Kementan