Guru dan Tenaga Kesehatan Prioritas Rekrutmen ASN 2019, Honorer K2: Mati Dong Tenaga Administrasi

jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah yang lebih fokus para formasi guru dan tenaga kesehatan dalam rekrutmen CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), diprotes keras honorer K2. Mereka menilai, pemerintah sudah melanggar hak-hak asasi manusia. Sebab, semua WNI berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

"Kalau hanya guru dan tenaga kesehatan, mati dooong tenaga administrasinya. Apa menpan-rb tidak tahu, banyak daerah butuh tenaga teknis administrasi. Apalagi sekarang usulan kebutuhan tergantung daerah, kenapa pusat melarang," kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Maluku Utara Said Amir kepada JPNN, Kamis (1/8).

Bagi Said, negara sangat tidak adil memperlakukan rakyat. Seluruh honorer K2 baik guru, tenaga kesehatan, dan teknis sama-sama mengabdi. Para pejabat juga digaji dari rakyat sehingga harusnya tahu penderitaan honorer K2.

"Kalau tenaga teknis administrasi tidak bisa ikut seleksi PPPK, saya pastikan terjadi kesenjangan sosial. Bahkan aksi besar-besaran bisa terjadi lagi," ucapnya.

BACA JUGA: Seleksi CPNS dan PPPK 2019 Semakin Ketat, Honorer K2 Siap – siap ya

Sumarni Azis, korwil PHK2I Sulawesi Selatan menambahkan, tenaga teknis banyak berperan dan sangat dibutuhkan. Kekosongan jabatan diisi oleh tenaga teknis dan mereka bisa menyelesaikan karena sudah andal serta berpengalanan.

"Kalau tidak ada tenaga teknis siapa yang disuruh-suruh input data dan urus keuangan. Pemerintah harusnya berpikir, kalau belum semua daerah punya teknologi canggih sehingga tidak butuh tenaga manual lagi," tandasnya. (esy/jpnn)