Guru Diniyah Minta Ikut Sertifikasi

Anggota Komisi X DPR RI itu menjelaskan bahwa sebelum adanya Republik Indonesia, yang namanya Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Pondeok Pesantren sudah ada. Bahkan dia menyebut Madrasah Diniyah bukan saja berkontribusi dalam dunia pendidikanm tapi juga kemerdekaan Republik Indonesia.

"Saya minta pada Pak Menteri selaku pengguna anggaran pendidikan yang berasal dari 20 persen APBN. Lebih Rp 350 triliun anggaran pendidikanm masa Rp 3 miliar saja tidak bisa diberikan untuk guru Diniyah, itu ada apa," ujar politisi Golkar itu.

KH Nasruddin menegaskan konferensi nasional FKDT itu memang bertujuan untuk merumuskan rekomendasi yang disampaikan pada pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kami minta disejajarkan dengan sekolah-sekolah lain dalam perhatian pemerintah. BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sejajar, Ustad dan Ustadzah pengajar yang memenuhi syarat ketentuan agar bisa ikut sertifikasi guru. Ini penting dalam rangka meningkatkan mutu Diniyah," katanya menyampaikan tuntutan.