Guru Honor Diintimidasi

Itu sebabnya, wajar jika guru honor menuntut insentif Rp 1 juta sebulan. Apalagi, kata dia, berbeda dengan PNS, guru honor yang memiliki jam mengajar sama, tidak mendapatkan tunjangan dan jaminan apapun. “Tanpa jaminan kesehatan, bisa dibayangkan ketika guru sakit, gaji yang diperoleh sebulan habis untuk pengobatan,” katanya.

Kondisi ini, kata Wahyuddin, lebih menyedihkan dari warga miskin yang mendapat jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Untuk hal ini, Wakil Ketua DPRD Samarinda Sarwono mengatakan, para guru PTTH bisa mengikuti program Asuransi Masyarakat Samarinda (Asmara). “Asuransi ini bukan untuk warga miskin, melainkan bagi warga yang sama sekali belum memiliki asuransi,” jelas Sarwono.

Wahyuddin juga meminta, supaya ada kepastian dari pemerintah kota, guru honor yang mengikuti aksi tidak diberhentikan ketika insentif cair. “Perlu aturan untuk melindungi para guru ini. Kami hanya menuntut hak kami,” jelas dia. Ditanya soal intimidasi kepsek ini, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda Harimurti mengatakan, akan mengambil sikap tegas. “Silakan disampaikan kepada kami, jika terbukti akan disikapi,” janjinya.

Pada Kamis (21/4), sekitar 100 anggota FSPTTH berdemonstrasi di depan Balaikota dan DPRD Samarinda. Dalam pertemuan, para guru honor menuntut pembayaran insentif triwulan ketiga dan keempat tahun 2010, serta triwulan pertama tahun 2011. Diperkirakan, jumlah tunggakan pemkot kepada para guru itu sebesar Rp 40 miliar.