Guru Honorer K2: Rekrutmen PPPK 2021 Tidak Sesuai Kampanye Mas Nadiem

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Garut Dudi Abdullah mengkritisi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021 yang sampai akhir Mei masih belum jelas kapan pendaftaran akan dibuka.
Juga tidak ada kebijakan yang memberi perlakuan khusus kepada honorer usia tua, 35 tahun ke atas.
Dia menilai kebijakan tersebut tidak sesuai pernyataan-pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim soal rekrutmen PPPK.
"Sepertinya kami hanya dapat PHP (pemberi harapan palsu). Nyatanya sampai sekarang enggak jelas rekrutmennya," kata Dudi kepada JPNN.com, Jumat (28/5).
Guru honorer K2 di Kabupaten Garut ini menambahkan, rekrutmen PPPK 2021 sangat tidak adil karena berbeda jauh dengan seleksi 2019.
Dudi yang pernah ikut tes PPPK 2019 mengungkapkan, dua tahun lalu, honorer K2 diberikan formasi khusus. Tahun ini, tidak ada kekhususan sehingga tidak mengakomodir honorer K2 usia tua dan pengabdian lama.
Ini, tambah Dudi, diperparah lagi dengan pengusulan formasi daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kekosongan guru di daerah karena terbentur anggaran.
"Pengangkatan PPPK tahun 2021 tidak sesuai dengan kampanye Mas Nadiem yang menggelorakan pengangkatan satu juta guru dan penggajian dibayar pusat," serunya.
Guru honorer K2 menilai rekrutmen PPPK 2021 tidak sejalan dengan dengan kampanye Nadiem Makarim soal sejuta guru PPPK.
- Terobosan, Inilah Solusi Konkret bagi Honorer yang Dirumahkan
- Hasil Pendataan Honorer Akan Dipilah Lagi, Silakan Disimak
- Guru Honorer di Bengkulu Jadi Tersangka Penganiayaan Murid SD
- Pejabat Penting Ini Lebih Suka Menyebut ASN, Bukan PPPK
- Akmal Malik Terus Mengupayakan Semua Guru Honorer di Kaltim jadi ASN
- Bagaimana Nasib Sisa P1 di PPPK 2025? Info Dirjen Nunuk Ini Perlu Dicermati