Guru Honorer Non-K2 Kawal Kebijakan soal PPPK, Tolak Demo

jpnn.com, JAKARTA - Ketum Dewan Pimpinan Pusat Forum Hononer Non-K2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (DPP FHNK2 PGHRI) Raden Sutopo Yuwono menyatakan, pihaknya menolak aksi unjuk rasa untuk memperjuangkan nasib mereka.

Demo dinilai tidak membawa manfaat bagi honorer dan hanya membuang energi serta uang.

"Kami sependapat dengan Hanif Darmawan, pengurus honorer K2 yang lulus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I, agar DPP FHNK2 PGHRI menolak demo dan lebih mengutamakan lobi pada PGRI, DPR dan pemerintah," kata Raden Sutopo kepada JPNN.com, Senin (22/6).

Guru honorer di Kabupaten Purworejo ini mengapresiasi semua langkah perjuangan berbagai organisasi honorer.

Namun, DPP FHNK2 PGHRI sejak 2015 selalu mengedepankan perjuangan humanis.

Mereka berupaya mengawal permohonan secara damai hasil RDPU di Komisi X DPR RI yang akan mengagendakan Pansus atau Panja dengan Komisi II DPR RI, Komisi IX DPR RI dan pemerintah khususnya kementerian terkait.

"Daripada demo, lebih baik kita kawal kebijakan bagi penetapan NIP PPPK tahap I," ujarnya.

Selanjutnya mengawal rekrutmen PPPK tahap II agar diberi kesempatan bagi honorer Non K2 yang memiliki masa pengabdian dan terdata pada Dapodik (data pokok Kependidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).