Guru Honorer Non-K2 Pontang-panting Cari Dukungan
jpnn.com, JAKARTA - Para guru honorer non-K2 pontang-panting mencari dukungan agar nomor induk pegawai (NIP) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap pertama segera diterbitkan.
Salah satunya adalah meminta dukungan kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Tengah.
Ketua DPD Forum Honorer Non-Kategori Indonesia Komnas PGHRI Jateng Aenurrofiq Abdiwibowo menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan hasil rapat dengar pendapat umum (RPDU) kepada ketua PGRI Jateng.
RDPU yang digelar pada 28 Januari 2020 itu melibatkan Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia) dengan Komisi X DPR.
Menurut Aenurrofiq, NIP PPPK tahap pertama sangat penting sehingga harus segera diterbitkan.
Sebab, pihaknya ingin segera ada rekrutmen PPPK tahap kedua untuk guru honorer non-K2 serta tenaga kependidikan.
Jika NIP PPPK tahap pertama belum diterbitkan, rekrutmen PPPK gelombang kedua juga bakal suram.
Sampai saat ini seleksi PPPK tahap kedua juga belum jelas kapan bakal diselenggarakan.
Para guru honorer non-K2 pontang-panting mencari dukungan agar nomor induk pegawai (NIP) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap pertama segera diterbitkan.
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025
- Guru ASN PPPK & Honorer Tendik Minta Kenaikan Gaji Merata, Ingatkan Janji Prabowo
- Catat ya, PPPK Bukan Sekadar Pengganti Baju Honorer
- Menkeu Bilang Tugas Guru Sangat Berat, Mendikdasmen Bicara Sertifikasi PNS, PPPK, Honorer
- Honorer Peserta Seleksi PPPK 2024 Sudah Mendapat Pembekalan Kepegawaian, Keren nih
- 5 Berita Terpopuler: Hari Guru Nasional, Mendikdasmen Beri 3 Kado, soal Tunjangan ASN dan Honorer Terungkap