Guru Honorer Non-K2 Pontang-panting Cari Dukungan
jpnn.com, JAKARTA - Para guru honorer non-K2 pontang-panting mencari dukungan agar nomor induk pegawai (NIP) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap pertama segera diterbitkan.
Salah satunya adalah meminta dukungan kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Tengah.
Ketua DPD Forum Honorer Non-Kategori Indonesia Komnas PGHRI Jateng Aenurrofiq Abdiwibowo menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan hasil rapat dengar pendapat umum (RPDU) kepada ketua PGRI Jateng.
RDPU yang digelar pada 28 Januari 2020 itu melibatkan Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia) dengan Komisi X DPR.
Menurut Aenurrofiq, NIP PPPK tahap pertama sangat penting sehingga harus segera diterbitkan.
Sebab, pihaknya ingin segera ada rekrutmen PPPK tahap kedua untuk guru honorer non-K2 serta tenaga kependidikan.
Jika NIP PPPK tahap pertama belum diterbitkan, rekrutmen PPPK gelombang kedua juga bakal suram.
Sampai saat ini seleksi PPPK tahap kedua juga belum jelas kapan bakal diselenggarakan.
Para guru honorer non-K2 pontang-panting mencari dukungan agar nomor induk pegawai (NIP) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap pertama segera diterbitkan.
- 5 Rekomendasi Kongres I PPPK RI, Poin Terakhir Bikin Gembira
- Forum PPPK Buktikan Kepeduliannya terhadap Korban Banjir Sukabumi
- BKN Sebut Tak Ada Kode TL di Pengumuman Kelulusan PPPK Tahap 1, Semua Honorer Lolos?
- 5 Berita Terpopuler: BKN Ungkap Penyebab Kelulusan PPPK Tahap 1 Tertunda, Ada Proses yang Ditutup, Banyak Pertanyaan
- Honorer Bingung dengan Kode Kelulusan PPPK Tahap 1, Penjelasan BKN Bisa Membantu
- Arti Kode R2/L Hingga DIS Pada Pengumuman Kelulusan PPPK Tahap 1, Simak Nih!