Guru Honorer Sulit Dapat NUPTK, Ini Salah Satu Penyebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Para guru honorer sulit mendapatkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) lantaran terganjal kepala daerah.
Rerata kepala daerah enggan menerbitkan NUPTK, karena tidak mau dibebankan dengan masalah anggaran.
"Kami selalu dikeluhkan guru-guru honorer yang sulit mendapatkan NUPTK. Kepala daerahnya enggak mau menerbitkan NUPTK," kata anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa dalam webinar membahas masalah kesejahteraan guru honorer, Minggu (5/7).
Setelah ditelusuri, lanjutnya, ternyata kepala daerah ini takut bila menerbitkan NUPTK maka wajib membayar gaji serta tunjangan.
Kepala daerah tidak mau dipusingkan dengan masalah anggaran.
"Jadi di benak kepala daerah itu, kalau menerbitkan NUPTK berarti harus mengalokasikan anggaran untuk gaji yang layak bagi guru honorer. Sementara mereka merasa bukan yang mengangkat honorernya," terangnya.
Padahal, lanjut Ledia, masalah tersebut bisa dibicarakan.
Sebab, NUPTK itu jadi persyaratan utama bagi guru honorer untuk mendapatkan dana BOS. Dia juga menyebutkan, banyak regulasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak sejalan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ledia Hanifa mengaku mendengar keluhan guru honorer soal sulitnya mendapatkan NUPTK.
- Mendikdasmen: Tunjangan Guru Honorer Non-Serdik Tidak Dihitung dari Januari
- Mendikdasmen Ungkap Kategori Guru Honorer yang akan Ditransfer Tunjangan Bulanan
- Mei, 785 Ribu Guru Honorer Non-Sertifikasi Terima Tunjangan Langsung ke Rekening
- 71.166 Guru Honorer Kantongi Rp 2 Juta per Bulan, Langsung Masuk Rekening
- Begini Kebiadaban OPM terhadap Guru Honorer dan Nakes di Yahukimo
- Soal Bantuan untuk Guru Honorer Non-Sertifikasi, Begini Penjelasan Abdul Mu’ti