Guru Honorer Supriyani Dituntut Bebas, Komisi III DPR: Kasus Itu Tidak Layak Disidangkan
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyambut positif langkah jaksa yang menuntut bebas Supriyani, seorang guru honorer SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dari dugaan perkara penganiyaan.
Sebab, kata dia, jaksa berani menuntut bebas terhadap perkara yang memang berdasarkan fakta persidangan tidak memiliki dasar dilanjutkan.
"Itu langkah maju bagi kejaksaan yang berani menuntut bebas terhadap perkara-perkara yang memang dianggap di fakta persidangan tidak layak untuk disidangkan," kata legislator Fraksi NasDem itu saat dihubungi, Selasa (12/11).
Rudianto sejak awal memang berpendapat kasus hukum yang menjerat guru honorer Supriyani bisa diselesaikan melalui konsep restorative justice atau keadilan restoratif.
Dia pun menyambut positif pengadilan menerapkan konsep tersebut demi menyelesaikan perkara guru honorer Supriyani.
"Muaranya ada kepastian hukum, ya, kan, apalagi jaksa menuntut bebas. Otomatis hakim, majelis hakim akan membebaskan," kata Rudianto.
Namun, Rudianto sedikit memberi catatan kepada kepolisian setelah jaksa menuntut bebas Supriyani dari dugaan kasus penganiyaan terhadap murid.
Menurutnya, polisi harus melakukan evaluasi terhadap penyidik di internal setelah kasus yang sudah masuk pengadilan bisa dituntut bebas.
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menganggap kasus guru honorer Supriyani tidak layak disidangkan. Kenapa?
- 52 Honorer Masa Kerja 2 Tahun Lulus PPPK 2024 Tahap 1, Alamak
- Seluruh Honorer Lulus PPPK 2024 Harus Mencamkan Kalimat Pak Dedy
- 5 Berita Terpopuler: BKN Ungkap Hal Mengejutkan, CPNS & PPPK 2024 Jangan Main-Main, Bisa Mundur Jika Ingin
- Honorer Tua Gagal Seleksi PPPK 2024 Sudah jadi Isu Nasional
- 5 Arahan Sekda Herman untuk Penyelesaian Honorer Satpol PP, Fadlun: Ada Kemajuan
- BKN Ungkap Jumlah Pemda yang Mengajukan Formasi Tambahan PPPK 2024, Mengejutkan!