Guru Honorer Supriyani Dituntut Bebas, Komisi III DPR: Kasus Itu Tidak Layak Disidangkan
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyambut positif langkah jaksa yang menuntut bebas Supriyani, seorang guru honorer SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dari dugaan perkara penganiyaan.
Sebab, kata dia, jaksa berani menuntut bebas terhadap perkara yang memang berdasarkan fakta persidangan tidak memiliki dasar dilanjutkan.
"Itu langkah maju bagi kejaksaan yang berani menuntut bebas terhadap perkara-perkara yang memang dianggap di fakta persidangan tidak layak untuk disidangkan," kata legislator Fraksi NasDem itu saat dihubungi, Selasa (12/11).
Rudianto sejak awal memang berpendapat kasus hukum yang menjerat guru honorer Supriyani bisa diselesaikan melalui konsep restorative justice atau keadilan restoratif.
Dia pun menyambut positif pengadilan menerapkan konsep tersebut demi menyelesaikan perkara guru honorer Supriyani.
"Muaranya ada kepastian hukum, ya, kan, apalagi jaksa menuntut bebas. Otomatis hakim, majelis hakim akan membebaskan," kata Rudianto.
Namun, Rudianto sedikit memberi catatan kepada kepolisian setelah jaksa menuntut bebas Supriyani dari dugaan kasus penganiyaan terhadap murid.
Menurutnya, polisi harus melakukan evaluasi terhadap penyidik di internal setelah kasus yang sudah masuk pengadilan bisa dituntut bebas.
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menganggap kasus guru honorer Supriyani tidak layak disidangkan. Kenapa?
- Canda Habiburokhman Sebut Steven Seagal Ikut Memilih Capim dan Cadewas KPK
- Komisi III Pilih Komjen Pol Jadi Ketua KPK, Pernah Menjabat Kapolda Sulut
- Komisi III DPR Pilih 5 Pimpinan KPK 2024-2029, Setyo Budiyanto Jadi Ketua
- Seluruh Honorer Database BKN & Tercecer Jadi Peserta Seleksi PPPK 2024, Suket Tak Masalah
- Jumlah Honorer Ikut PPPK 2024 Tahap 2 Lebih Banyak Dibanding Gelombang 1
- Andri Berharap Supriyani Guru Honorer Lulus PPPK 2024, Tes Sebelum Sidang Putusan