Guru Honorer Tagih SK dan Insentif

jpnn.com, GRESIK - Guru-guru honorer non-K2 (kategori dua) yang mengajar di SD dan SMP negeri di Jawa Timur, terus berjuang.
Mereka mendatangi Komisi IV DPRD Gresik untuk meminta surat tugas dari bupati. Surat itu bisa digunakan untuk sertifikasi pendidik.
Para guru datang dari berbagai kecamatan. Termasuk perwakilan dari Pulau Bawean.
Ada 25 guru. Mereka tetap meminta surat keputusan (SK) atau surat tugas dari bupati agar bisa ikut sertifikasi guru.
''Beberapa daerah sudah melakukan ini. Sebut saja Bojonegoro dan Probolinggo,'' ujar Lutfi Syarifuddin, penasihat Forum Komunikasi Guru Non-K2.
SK tersebut, tegas dia, sangat ditunggu para guru honorer. Dengan adanya SK atau surat tugas bupati, mereka lebih tenang dalam bekerja.
Selain SK bupati, guru-guru menagih insentif penuh Rp 500 ribu per bulan. Sebab, sejauh ini guru honorer hanya mendapat Rp 250 ribu pada triwulan pertama (Januari-Maret).
Padahal, berdasar kesepakatan pemkab dan DPRD Gresik, insentif guru honorer 2018 sudah mencapai Rp 500 ribu.
Berdasar kesepakatan pemkab dan DPRD Gresik insentif guru honorer 2018 sudah mencapai Rp 500 ribu.
- Begini Kebiadaban OPM terhadap Guru Honorer dan Nakes di Yahukimo
- Soal Bantuan untuk Guru Honorer Non-Sertifikasi, Begini Penjelasan Abdul Mu’ti
- Aturan Tunjangan Sertifikasi Langsung Ditransfer ke Rekening Bikin Guru Sumringah
- 5 Berita Terpopuler: TPG Guru Honorer Maret Rp 6 Juta, yang Sudah Calon PPPK Bagaimana? Coba Tanya Presiden
- Bukan Hanya soal Pengangkatan PPPK 2024, tetapi Honorer Tidak Turun ke Jalan
- Tunjangan 1,8 Juta Guru PNS, PPPK, dan Honorer Ditransfer Langsung ke Rekening