Guru Lulus PG Tanpa Formasi PPPK 2022 Demo Lagi Besok, Info DPR & Kemendikbudristek Pemicunya?
jpnn.com, JAKARTA - Ratusan guru lulus PG tanpa formasi PPPK 2022 di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) akan demo lagi pada Senin, 22 Mei.
Ini merupakan demo yang sebelumnya dibatalkan pada Senin (15/5) karena Bupati H. Nanang Ermanto akhirnya mau menerima para guru lulus PG.
Sayangnya, hasil pertemuan tersebut tidak memuaskan guru lulus PG sehingga mendorong mereka ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan DPR RI meminta penjelasan detail terkait formasi PPPK guru 2023.
"Jadi, aksi besok itu merupakan akumulasi kekecewaan guru lulus PG terhadap Pemkab Lamsel, apalagi informasi Kemendikbudristek dan DPR RI makin jelas semuanya," kata Koordinator wilayah Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Fulkan Gaviri kepada JPNN.com, Minggu (21/5).
Fulkan menegaskan tuntutan GLPGPPPK Lamsel tetap sama, yaitu meminta pemda mengusulkan formasi PPPK 2023 untuk 727 guru lulus PG tanpa formasi. Tidak ada alasan pemda menolak, karena anggaran sudah ada.
Dia mengatakan kalau pemda masih takut mengusulkan formasi karena masalah transferan gaji dan tunjangan PPPK yang dinilai belum jelas, sudah dijawab Komisi X DPR RI.
"Intinya ada di pemda sekarang. Serius enggak mau menyelesaikan sisa guru lulus PG di Lamsel. Kami sudah punya rekaman video Pimpinan Komisi X yang menjelaskan masalah DAU," terangnya.
Begitu juga dengan penjelasan Kemendikbudristek yang menegaskan bahwa Lamsel hanya mengajukan formasi 120, padahal kebutuhannya banyak.
Guru lulus PG tanpa formasi PPPK 2022, demo lagi besok, Info DPR & Kemendikbudristek pemicunya?
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Siang Ini, DPR Pilih Lima Capim dan Cadewas KPK Pakai Mekanisme Voting
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- 5 Berita Terpopuler: Siap-Siap Perubahan Penempatan Guru PPPK, Ada yang Menolak, Ternyata
- Digitalisasi untuk Mendorong Pengembangan Pariwisata Indonesia Perlu Dilakukan
- Rapat Bareng Kepala Baratin, Anggota Komisi IV Singgung Pengawasan Berbasis AI