JPNN.com 
Guru Sekolah Rakyat dari PNS & PPPK, Diusulkan Kepala Daerah
Ia juga menjelaskan, Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak berusia SD, SMP, dan SMA, yang berasal dari keluarga di dua desile awal yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Nanti siswanya berasal dari warga yang berada di desile satu, -miskin ekstrem-dan desile dua, -miskin-," kata Mensos Saifullah.
Mengenai penentuan para siswa Sekolah Rakyat, Gus Ipul mengatakan pihaknya akan melibatkan pemerintah daerah, termasuk dalam menyiapkan tenaga pendidik dan infrastruktur awalnya.
"Jadi, bupati/wali kota mengusulkan siswa dan gurunya, karena itu kami membutuhkan dukungan kepala daerah," ujar Gus Ipul.
Program Sekolah Rakyat merupakan kerja bersama berbagai Kementerian, mulai dari Kementerian PU untuk sarana dan prasarana.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk rekrutmen guru, Kementerian Sosial untuk rekrutmen siswa dan termasuk dibantu oleh seluruh kepala daerah.
Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut antusias upaya untuk membangun Sekolah Rakyat.
"Kami telah mengusulkan Rumah Susun di Kalipuro atau Balai Diklat di Licin yang akan diproyeksikan sebagai Sekolah Rakyat, tinggal menunggu verifikasi dari kementerian," katanya.
Perlu diketahui bahwa calon guru Sekolah Rakyat diusulkan oleh kepala daerah, yang bisa dari unsur PNS dan PPPK.
- Pemerintah Fokus Tuntaskan Pengangkatan PPPK Tahap 1, Honorer R2/R3 Keburu Pensiun
- 5 Berita Terpopuler: Jadwal Tes PPPK Sudah Keluar, 6 Fakta Terungkap, Komitmen Tegas
- Seleksi PPPK Tahap 2 Daerah Ini Bulan Depan, 904 Honorer Memperebutkan 103 Sisa Formasi
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Baik, Honorer Silakan Mempersiapkan Diri, Jadwal Tes PPPK Sudah Keluar?
- Jadwal Tes PPPK Tahap 2 Tidak Serentak, Kapan Bisa Cetak Kartu Ujian? Tenang ya
- Sebegini Jumlah Honorer yang Bertarung di Tes PPPK Tahap 2, Ketat
