Guruh Merasa Dihambat Lewat SK DPP PDIP

JAKARTA - Keinginan Guruh Soekarnoputra untuk menggantikan Megawati Soekarnoputeri di kursi Ketua Umum Umum PDI-Perjuangan pada Kongres PDIP mendatang sepertinya menemui jalan terjal. Hambatan pun muncul ketika DPP PDIP mengeluarkan Surat Keputusan (SK) DPP No 435/KPTS/DPP/XI/2009 tentang pedoman pencalonan nama ketua umum melalui pelaksanaan rapat Pengurus Anak Cabang (PAC), Konfercab, Konferda dan Kongres III PDI-P.

Menurut Guruh, SK itu harus dicabut karena bertentangan dengan AD/ART PDIP. "Saya minta SK itu dicabut karena SK itu memasung para kader PDI-P agar tidak memilih calon selain Megawati,’’ tegas Guruh Soekarnoputra kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Senin (18/1)

Lebh lanjut Guruh menuding keberadaan pasal 12 ayat 1 huruf g SK DPP No 435/KPTS/DPP/XI/2009 yang menyatakan bahwa rapat PAC berwenang untuk mengusulkan satu nama calon ketua umum partai yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan partai. Pasal itu, ujar Guruh, jelas melanggar AD/ART PDI-P.

Menurut Guruh, adanya SK DPP itu maka suara PAC tentang nama calon ketua umum selain Megawati sengaja dipotong dari bawah. "Saya mendapat laporan, banyak PAC yang ditekan dengan ancaman dan uang, pokoknya harus pilih Mega karena dia masih mau. Ini kan bentuk-betuk kecurangan. Kalau kongres PDI-P nanti diwarnai kecurangan maka hasilnya tidak sah," kata Guruh.