Gus AMI Kecam Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Kota Makassar
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI mengutuk dan mengecam keras bom bunuh diri di Komplek Gereja Katedral Kota Makassar, Minggu (28/3) pagi.
Gus AMI menyebut, belasan korban adalah martir kebhinekaan, yang harus dibayar dengan hadirnya pemerintah, aparat keamanan dan semua pihak harus bahu membahu menjaga keamanan nasioanl secara keseluruhan.
"Mengungkap akar dan pelaku bom, mengatasi ekses, dan akibat bom bunuh diri serta menjaga kondusifitas masyarakat, bangsa dan negara," kata Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin (29/3).
Gus AMI menyakini dengan adanya peristiwa bom bunuh diri tersebut, kebhinekaan bangsa Indonesia semakin kuat. Pelaku sangat biadab dan pengecut yang bersembunyi dibalik "baju agama"
"Saya yakin dengan adanya bom bunuh diri, kebhinekaan bangsa kita justru akan semakin kuat dan tak terpecahkan. Karena kita tahu tindakan biadab bom bunuh diri itu adalah tindakan sekelompok pengecut yang bersembunyi dibalik "baju agama". Siapapun dari kita pasti akan melawan dan menentangnya," ujar Gus AMI.
GKetua Umum DPP PKB itu juga mendesak TNI-Polri untuk mengusut tuntas serta menangkap jaringan teroris.
Di samping itu, menangkap dalang di balik bom Makassar tersebut.
“Saya meminta kepada aparat keamanan, Polri dan TNI untuk bahu membahu bergerak cepat mengintersep, menangkap dan mengikis habis jaringan dan dalang dibalik bom bunuh diri Makasar. Tunjukkan bahwa keamanan nasional dan ketertiban umum di Indonesia tidak akan pernah tergoyahkan hanya karena ulah biadab bom bunuh diri,” tegas Gus AMI.
Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI mengutuk dan mengecam keras Bom Bunuh Diri di Komplek Gereja Katedral Kota Makassar, Minggu (28/3) pagi.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?