Gus AMI Khawatir Tempat Wisata Ancol Jadi Klaster Baru Covid-19
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta Pemprov DKI lebih bijak dalam membuat sebuah kebijakan. Menurutnya, kebijakan membuka Pantai Ancol, jelas menimbulkan kerumunan yang sulit dikendalikan.
"Bagaimana orang mandi di pantai bisa menerapkan protokol kesehatan? Pakai masker juga tidak mungkin. Mau jaga jarak juga bagaimana caranya? Lihat saja berbagai gambar kerumunan yang terjadi di Ancol pada Jumat kemarin," ujar Gus AMI- sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar, Sabtu (15/5).
Dia mengatakan kunjungan wisatawan ke Pantai Ancol, Jakarta pada Jumat (14/5) membeludak, mencapai kisaran 39 ribuan pengunjung. Pagi ini, Ancol pun menjadi trending topic di Twitter. Kerumunan wisatawan di Ancol dikhawatirkan bakal memicu terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19.
Tidak sedikit warganet yang membandingkan kerumunan kunjungan wisatawan yang mandi di Pantai Ancol, mirip dengan yang dilakukan warga India saat melakukan ritual mandi di Sungai Gangga yang diduga menjadi pemicu terjadinya gelombang "tsunami" Covid-19.
Warganet semakin geram lantaran di satu sisi Pemprov DKI membuka Pantai Ancol untuk umum pada hari kedua Lebaran, namun di sisi lain mengeluarkan kebijakan larangan ziarah kubur.
Ketua Tim Pengawasan Penanganan Bencana Covid-19 DPR ini meminta agar Pemprov DKI tidak membuat standar ganda dalam sebuah kebijakan. Di satu sisi ziarah kubur yang menjadi ritual umat muslim saat Lebaran dilarang dengan alasan mencegah penularan Covid-19 karena terjadi kerumunan massa, namun disisi lain wisata Ancol dibuka.
"Kalau hari ini akhirnya ditutup, ya jangan penutupan sementara untuk hari ini saja. Keselamatan rakyat harus diprioritaskan. Jangan membuat kebijakan yang justru mengorbankan rakyat. Jangan sampai apa yang terjadi di India, terjadi pula di Indonesia akibat sebuah kebijakan yang tidak tepat," kata Ketua Umum DPP PKB itu. (jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta Pemprov DKI lebih bijak dalam membuat sebuah kebijakan.
Redaktur & Reporter : Elvi Robia
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online