Gus AMI Minta Kemendikbud Ristek Persiapkan Matang Sekolah Tatap Muka

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah akan membuka secara serentak proses belajar mengajar secara tatap muka mulai Juli 2021.

Saat ini sudah ada sejumlah sekolah yang melakukan proses pembelajaran tatap muka, namun persiapan yang dilakukan masih belum maksimal.

Seperti belum sepenuhnya tenaga pengajar dan pelajarnya mendapatkan vaksin hingga pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan sekolah.

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Perguruan Tinggi (Kemendikbud Ristek) bersama pemerintah daerah untuk mengawasi sekolah yang saat ini sedang melakukan uji coba pembukaan sekolah ataupun sekolah yang memang sudah membuka pembelajaran sistem tatap muka.

”Menurut saya perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sekolah agar pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) dapat diterapkan secara disiplin,” ujar Gus AMI -sapaan akrab Abdul MUhaimin Iskandar-, Kamis (20/5).

Dia meminta Kemendikbud Ristek melalui dinas pendidikan bersikap tegas dengan menghentikan proses pembelajaran tatap muka terhadap sekolah yang diketahui ada kasus penyebaran Covid-19 ataupun pelanggaran prokes, seperti kasus klaster sekolah yang terjadi di Batang dan Sumatera Barat, serta pelanggaran prokes di wisuda sekolah di Mojokerto.

Gus AMI mengatakan pemerintah harus mempercepat program vaksinasi, khususnya kepada para guru dan pelajar yang akan melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, mengingat saat ini sudah ada sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka dan rencana serentak akan dimulai pada Juli 2021 mendatang.

”Kemendikbud bersama dengan dinas pendidikan di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota harus bisa memastikan sekolah sudah memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan prokes, serta memastikan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait seperti guru, murid, dan petugas sekolah, sudah memiliki komitmen untuk disiplin menerapkan prokes,” tutur Ketua Tim Pengawasan Penanganan Bencana Covid-19 DPR ini.