Gus Ami Minta Pemerintah Benahi Tata Kelola dan Jaga Stabilitas Harga Jelang Idulfitri

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Ami) mendesak pemerintah melakukan reposisi strategi dalam tata kelola kebijakan pangan guna memastikan kecukupan pasokan bahan makanan di seluruh daerah Indonesia.
Selain itu untuk memastikan jalur distribusi yang memadai dan terjangkau sehingga bisa memangkas biaya logistik yang muaranya adalah keterjangkauan daya beli masyarakat.
"Soal ketersediaan pangan dan aksesibilitas bahan pangan ini adalah kunci," kata Gus Ami dalam keterangannya, Rabu (28/4).
Desakan itu disampaikan Gus Ami lantaran tiap mendekati Idulfitri selalu terjadi kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok. Siklus tahunan itu menurutnya tidak pernah tertangani secara tuntas dan mendasar.
Terlebih di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini, masyarakat bawah menjadi yang paling terdampak. Untuk itu pemerintah harus bekerja ekstra guna menjaga stabilitas harga agar rakyat tidak semakin terbebani dengan kenaikan harga-harga komoditas pokok.
Negara menurut ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB itu harus hadir. Pemerintah mesti melakukan pemberdayaan sistem pasar serta mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien dan disempurnakan melalui kebijakan tata niaga.
"Intervensi negara dalam hal distribusi pangan pokok masih relevan untuk melindungi konsumen dari melambungnya harga-harga yang kadang tak terkendali," ucap Gus Ami.
Dia mengingatkan buruknya tata kelola pangan inilah yang ditengarai menjadi penyebab utama impor beberapa kebutuhan bahan pangan, serta melonjaknya harga-harga yang dikendalikan segelintir pemain.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah bikin terobosan guna menyelesaikan persoalan pangan.
- Ini Respons Dasco atas Kebijakan Trump soal Tarif Impor
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025
- Misbakhun Buka-bukaan Data demi Yakinkan Pelaku Pasar di Bursa
- Aksi Tolak RUU TNI Masih Berlangsung, Sejumlah Pedemo Dibawa Sukarelawan Medis
- RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa
- DPR Segera Bahas RKUHAP, Muncul Penegasan Penyidikan Harus Pakai CCTV