Gus Ami Minta Pemerintah Benahi Tata Kelola dan Jaga Stabiltas Harga Menjelang Idulfitri

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) mengatakan, menjelang Idulfitri kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok seolah menjadi menu wajib.
Bahkan, sambung dia, telah menjadi hukum pasar dan siklus tahunan ini pun tak pernah tertangani secara tuntas dan mendasar.
Gus AMI menyebut, di era pandemi Covid-19 pemerintah diharapkan bekerja ekstra untuk menjaga stabilitas harga sehingga tidak makin membebani masyarakat.
"Hal mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan reposisi strategi dalam tata kelola kebijakan pangan dalam konteks yang lebih luas," kata dia dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (28/4).
Menurut dia, tata kelola di sini dimaksudkan untuk memastikan ketercukupan pasokan bahan makanan di seluruh daerah Indonesia.
Selain itu juga memastikan jalur distribusi yang memadai dan terjangkau sehingga bisa memangkas biaya logistik yang muaranya adalah keterjangkauan daya beli masyarakat.
“Soal ketersediaan pangan dan aksesibilitas bahan pangan ini adalah kunci”, tegas Gus Ami.
Gus Ami menyatakan saat kenaikan harga negara harus hadir melakukan pemberdayaan sistem pasar serta mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien. Hal itu harus disempurnakan melalui kebijakan tata niaga.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) mengatakan, menjelang Idulfitri kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok seolah menjadi menu wajib.
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045
- Jelang Ramadan, Bulog Sudah Serap 140 Ribu Ton Gabah Petani dengan Harga Rp 6.500 per Kg
- Menjelang Ramadan, Wamendag Dyah Pastikan Stok Bahan Pokok Aman
- Mentan Minta Pedagang Jangan Mainkan HET di Ramadan dan Idulfitri 2025
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Kebijakan DHE SDA: Fondasi Kukuh Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen