Gus Choi Merespons Usulan Penundaan Pemilu 2024, Tegas

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choire menilai usulan penundaan Pemilu 2024 paling lama dua tahun menabrak konstitusi sekaligus merusak tatanan demokrasi Indonesia yang terbangun rapi.
Pasalnya, penundaan Pemilu hanya akan menimbulkan kemudaratan untuk rakyat.
“Jangan korbankan demokrasi yang sudah terbangun hanya demi kepentingan sekelompok elite politik. Usulan Muhaimin (Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar, red) ini bisa membahayakan keutuhan NKRI,” kata Gus Choi sapaan Effendi Choirie didampingi CEO Garuda Mas Anugerah (GMA) Boby Utomo usai peluncuran produk minuman kesehatan ‘Ansa’ dan ‘Glucola’ yang dikelola pelaku UMKM di Jakarta, Kamis (24/2/2022).
Lebih jauh, Gus Choi menduga usulan Muhaimin dalam rangka kepentingan politik praktis dan oligarki. Oleh karena itu, kepentingan segelintir elite politik ini sangat membahayakan negara.
“Apalagi Pemilu 2024, sudah ditetapkan pemerintah dan DPR. Alasan yang dikemukakan Muhaimin karena masalah ekonomi itu tidak masuk akal,” kata aktivis NU yang diminta menjadi motivator bagi pelaku UMKM itu.
Dengan kata lain, lanjut Gus Choi, manuver Ketua umum PKB itu kontraproduktif.
Gus Choi mengakui pengusaha dan pelaku UMKM sangat terpukul dengan kondisi pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, untuk membangkitkan UMKM kembali maka perlu dengan kebijakan-kebijakan yang proekonomi.
Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choire merespons usulan penundaan Pemilu 2024 paling lama dua tahun, simak selengkapnya.
- Jokowi Cawe-Cawe di Pilpres 2024, Bukti Datang dari Prabowo
- Pernyataan Prabowo Menandakan Jokowi Memang Cawe-Cawe saat Pilpres 2024
- Pidato Prabowo Membuktikan Kebenaran Film Dirty Vote
- Anwar Rachman: Gugatan Irsyad Yusuf terhadap Gus Muhaimin Ditolak
- Kuasa Hukum Gus Muhaimin: Semua Gugatan Ghufron Kandas
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi