Gus Dur & Sertifikasi Halal

Selepas era Gus Dur memang ada tiga menteri sosial yang ditangkap KPK dan dipenjara, Bachtiar Chamsyah, Idrus Marham, dan Juliari Batubara. Entah kebetulan atau tidak, yang jelas Gus Dur mendapatkan legitimasinya atas keputusannya membubarkan Departemen Sosial.

Gus Dur yang ceplas-ceplos dan jago dalam komunikasi politik memakai alasan yang konkret dan sederhana untuk menjelaskan latar belakang kebijakannya. Di balik alasan yang sederhana itu Gus Dur punya filosofi politik tersendiri yang mendasari keputusan kontroversial itu.

Ketika awal-awal menjadi presiden, ada dua departemen yang akan dibubarkan oleh Gus Dur, yaitu Departemen Sosial dan Departemen Agama yang sekarang menjadi Kementerian Agama. Mirip dengan Departemen Sosial, Departemen Agama juga dianggap menjadi sumber korupsi.

Gus Dur memahami berbagai wacana mengenai relasi agama dan negara. Dalam hal ini posisi Gus Dur lebih memilih pada pemisahan agama dan negara yang secara umum disebut sebagai paham sekuler. Menurut Gus Dur negara tidak perlu campur tangan terhadap urusan agama, termasuk misalnya pelaksanaan perjalanan haji.

Pandangan Gus Dur cenderung liberal dalam hal pengelolaan negara. Sebagaimana kalangan liberal di Barat, negara tidak perlu terlalu mencampuri urusan publik dan menyerahkan urusan itu kepada publik melalui lembaga-lembaga bentukan publik.

Kalangan liberal—di Amerika diwakili oleh Partai Demokrat—percaya bahwa birokrasi pemerintah harus dibuat ‘’mean and lean’’ ramping dan lincah, tidak terlalu gemuk supaya tidak susah bergerak. Kelompok Demokrat pro dengan peran pemerintah yang minimalis dan lebih memberi kepercayan kepada publik untuk mengurusi urusan mereka sendiri.

Kelompok Demokrat dan liberal disebut sebagai kelompok yang cenderung kiri karena lebih percaya kepada liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. Karena itu Demokrat bisa menerima orang-orang kulit hitam dan kulit berwarna serta para imigran.

Demokrat juga lebih toleran terhadap pluralisme agama dan mendukung LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), termasuk mendukung pernikahan sesama jenis.