Gus Jazil: Hindari Praktik Politik Uang Saat Pilkada
jpnn.com, CIANJUR - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyerukan untuk menghindari praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Hal tersebut disampaikan Gus Jazil sapaan Jazilul saat Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau 4 Pilar MPR di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (2/9/2020).
Menurut Gus Jazil, rakyat mendapat kesempatan yang besar dalam memilih Presiden dan kepala daerah secara langsung. Hal itu terjadi di Indonesia setelah reformasi.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengakui dalam demokrasi semacam itu, di satu sisi merupakan demokrasi yang terbuka namun ada tantangan yang perlu dihadapi dan dipikirkan dari demokrasi seperti ini yaitu pemenangnya adalah suara yang terbanyak.
“Demokrasi yang berkembang mempunyai tantangan,” ujarnya.
Demokrasi yang berkembang memang menyehatkan namun mempunyai efek samping. “Efek samping itu seperti tumbuhnya politik uang,” ungkapnya.
Dalam aturan demokrasi, politik uang dikatakan pasal penyuapan. Demokrasi tak menghendaki cara-cara seperti itu.
Ia membandingkan politik uang sebesar Rp 50.000 hingga Rp 100.000 dengan masa jabatan kepala daerah yang jangka waktunya sampai lima tahun. Hal-hal yang demikian menurutnya harus ditinggalkan.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyerukan untuk menghindari praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
- Pilgub Kalteng: Agustiar-Edy Merajai Survei Elektabilitas
- Tim Relawan Dozer Sebut Sulsel Butuh Pemimpin Berpengalaman
- Hari Terakhir Kampanye, Khofifah Tegaskan Jatim Gerbang Baru Nusantara untuk Rakyat
- Survei Terbaru, Nurhidayah-Imam Kafali Unggul di Pilbup Lombok Barat
- Ridwan Kamil-Suswono Keok dari Pramono-Doel di Survei Alvara Research
- Haris Azhar Nilai Kejati Banten Lakukan Politisasi Hukum di Pilkada Banten