Gus Jazil: Jika PT Diturunkan, Bisa Cegah Politik Identitas

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid menilai Presidential Threshold (PT) sebesar 20 persen perlu diturunkan demi mencegah terjadinya pembelahan politik dari sisi identitas.
"Jika presidential threshold diturunkan, hal itu memungkinkan tercegahnya politik identitas dan munculnya calon-calon yang diturunkan," kata Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, Kamis (16/12).
Wakil Ketua MPR itu menyebut penurunan PT 20 persen bisa mencegah polarisasi seperti Pilpres 2019 selain menekan adanya politik identitas.
Selain itu, kata Gus Jazil, bursa capres 2024 bakal menghangat pada 2022 jika PT 20 persen diturunkan. Nama-nama kandidat presiden bakal makin banyak bermunculan.
”Kalau istilah di NU itu, 2022 hilal sudah mulai tampak sekian derajat. Calon presiden itu sudah mulai kelihatan, tetapi belum bisa terbuka, baru kelihatan," ungkap pria kelahiran Jawa Timur itu.
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin berharap PT yang kini berlaku di sistem politik bisa turun dari 20 persen menjadi 5--10 persen.
Dia beranggapan PT rendah membuat ruang kompetisi menjadi sehat. Nantinya, kandidat Presiden RI tidak hanya berjumlah dua.
"Cita-cita kami lima sampai sepuluh persen, supaya lebih memberi ruang ekspresi dan kompetisi,” kata Gus Muhaimin setelah mengikuti KWP Award di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/12). (ast/jpnn)
Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid menilai Presidential Threshold (PT) sebesar 20 persen perlu diturunkan demi mencegah terjadinya pembelahan politik dari sisi identitas.
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
- Yusril: Kemungkinan MK Juga Batalkan Parliamentary Threshold
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Merespons Putusan MK Tentang PT Nol Persen, Sultan Wacanakan Capres Independen
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat