Gus Jazil: Maksimalkan Potensi Maritim Indonesia Demi Kesejahteraan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Dr. Jazilul Fawaid, SQ, MA mengatakan bahwa potensi maritim Indonesia sangat luar biasa besar. Dengan luas lautan yang lebih besar dari daratan, hampir 64 persen kekayaan alam Indonesia ada di perairan dan laut, itu menjadi berkah tersendiri buat bangsa Indonesia. Jika, semua itu dikelola dengan maksimal akan sangat berdampak baik buat kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Namun, dari diskusi terakhir saya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), waktu itu ada pak menteri, ada juga penasehat KKP, saat itu menyampaikan bahwa potensi laut kita, potensi maritim kita itu baru terkelola 20 persen,” ujarnya.

Pimpinan MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Gus Jazil ini melihat hal tersebut harus mendapatkan perhatian lebih serius. Sebab, jangan sampai rakyat tidak mendapatkan manfaat yang cukup dari posisi maritime Indonesia yang sangat strategis ini bahkan dikenal sebagai poros maritim dunia.

Sebab, jika sebagai poros maritim dunia belum bisa mensejahterakan rakyat maka bisa menjadi pertanyaan, apakah sebutan poros itu nyata atau hanya sekedar jargon.

Hal tersebut diungkapkan Gus Jazil saat menjadi pembicara dalam acara Diskusi Empat Pilar bertema ‘Pengelolaan dan Pemberdayaan Wilayah Kepulauan dan Pesisir’ kerja sama Biro Humas MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Media Center MPR/DPR RI, Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/8/2020).

Hadir juga sebagai pembicara Anggota MPR RI/Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Anggota MPR RI/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI H. Dedi Mulyadi yang hadir secara virtual serta Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP RI Muhammad Yusuf.

Politikus kelahiran Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur ini mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mempercepat dan memperluas serta memaksimalkan pengelolaan potensi maritim Indonesia, diantaranya adalah regulasi atau kebijakan yang berubah-ubah.