Gus Menteri Ajak Perguruan Tinggi Rumuskan Dana Desa yang Tepat & Berkeadilan

Mantan ketua DPRD Jawa Timur itu menambahkan, langkah yang agak mendesak dilakukan karena waktunya agak mepet adalah penyusunan Peraturan Menteri Desa (Permendes) terkait dengan Skala Prioritas Pengunaan Dana Desa tahun 2021. Permendes itu harus selesai pada Agustus mendatang.

Kemendes PDTT pun mengharapkan ITB memberikan dukungan terkait Sistem Informasi Desa. Berkaca pada kondisi saat ini, keputusan Presiden Jokowi tentang Jaring Pengamanan Sosial (JPS) untuk penanggulangan Covid-19 termasuk dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki manfaat besar.

Namun, BLT baru terealisasi sekitar 24 persen, sementara desa yang sudah menyelesaikan Musyawarah Desa (Musdes) untuk penentuan Keluarga Peneriman Manfaat (KPM) sekitar 50 ribuan desa.

Salah satu penyebab minimnya realisasi adalah masalah tumpang tindih data di tingkat kabupaten. Kemendes PDTT mensyaratkan hasil Musdes dibawa ke tingkat kabupaten untuk disinkronisasikan.

"Ini kelemahan tetapi merupakan keniscayaan. Dengan sinkronisasi di daerah terjadi hambatan luar biasa," kata Gus Menteri.

Lebih lanjut Gus Menteri mengatakan, Kemendes ingin 2021 menjadi momentum untuk Sistem Informasi Desa yang lengkap, termasuk memuat data dan potensi desa. Jika Presiden Jokowi menyetujui usulan Kemendes PDTT, bisa saja aparatur desa dilatih oleh BPS sebagai operatornya.

Hingga akhirnya, seluruh data itu basisnya di desa dan updating data ini bisa dilakukan setahun sekali dengan gunakan Dana Desa.

Kemendes PDTT pun ingin ada revitalisasi ekonomi di desa, apalagi pasca pandemi Covid-19 ini. Kemendes ingin desa miliki konsep yang utuh dan implentatatif terkait urusan ketahanan pangan.