Gus Menteri Hadiri Penyerahan LHP LKPP 2019

LKPP audited tahun 2019 yang mengonsolidasikan 87 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL), dan 1 laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN).

Atas ke-88 laporan keuangan tersebut, BPK memberikan opini WTP terhadap 84 LKKL dan 1 LKBUN atau 96,5 persen; Wajar dengan pengecualian terhadap 2 LKKL atau 2,3%' dan tidak menyatakan pendapat pada 1 LKKL atau 1,2 persen.

Dalam laporan tersebut, BPK memaparkan realisasi asumsi makro APBN 2019, yakni inflasi 2,72 persen yang lebih rendah dari asumsi APBN 3,5 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 14.146 dari asumsi APBN sebesar Rp15.000.

Kendati demikian, beberapa indikator ekonomi makro capaiannya di bawah asumsi penyusunan APBN 2019, yaitu pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 5,02% dari asumsi APBN sebesar 5,30%, tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,62% dari asumsi APBN sebesar 5,30%, lifting minyak hanya mencapai 746 ribu barel per hari dari asumsi APBN sebanyak 775 ribu barel per hari, dan lifting gas hanya mencapai 1.057 ribu barel per hari dari asumsi APBN sebesar 1.250 ribu barel per hari.

Realisasi rasio defisit anggaran terhadap PDB pada Tahun 2019 adalah 2,20% atau lebih tinggi dibandingkan dengan target awal yang telah ditetapkan dalam UU APBN Tahun 2019 sebesar 1,84 persen.

Selain itu, posisi rasio utang pemerintah terhadap PDB pada Tahun 2019 mencapai 30,23 persen atau meningkat jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2018 sebesar 29,81%.

Adapun nilai pokok atas utang pemerintah pada tahun 2019 mencapai sebesar Rp 4.786 triliun, 58% adalah utang luar negeri Rp 2.783 triliun dan 42% adalah utang dalam negeri senilai Rp 2.002 triliun.

Pemerintah telah menyediakan anggaran bidang pendidikan dan kesehatan dalam APBN Tahun 2019, yang merupakan belanja atau pengeluaran negara yang bersifat mandatory spending.