Gus Menteri Minta Jangan Ada Pendamping Desa yang Tak Jadi PPPK

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menggelar halalbihalal virtual bersama para pendamping desa, Rabu (19/5).
Dalam kegiatan itu, Abdul Halim menyinggung soal peningkatan kualitas pendamping desa.
Peningkatan yang dimaksud yakni perubahan status dari honorer ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pria karib disapa Gus Menteri menyebut pendamping desa sangat penting untuk memaksimalkan kinerja Kementerian Desa PDTT.
Apalagi banyak desa yang ada di Indonesia tidak akan sepenuhnya terjangkau oleh Kementerian Desa PDTT secara keseluruhan.
"Pendamping adalah salah satu faktor dominan di dalam kinerja desa Kementerian Desa PDTT. Apalagi desa yang dikelola itu 74.961," ujar Gus Menteri.
Dia pun menekankan, jangan sampai ada pendamping desa yang terlewatkan menjadi PPPK.
"Tidak boleh ada penghapusan atau pengurangan, karena proses transformasi itu, dengan bahasa lain, gerbong menuju ke PPPK tidak boleh ada yang tercecer," kata Gus Menteri.
Abdul Halim Iskandar mengingatkan pentingnya peran pendamping desa. Dia pun meminta jangan ada pendamping desa yang tak jadi PPPK.
- Kemenekraf dan Kemendes PDT Kolaborasi Kembangkan Ekonomi Kreatif di Pelosok Desa
- Mendes Yandri Jajaki Peluang Kerja Sama Bangun 2 Juta Rumah di Desa & Kawasan Pesisir
- Mendes Yandri Ajak Ahmad Luthfi Manfaatkan BUMDes untuk Pangkas Kemiskinan di Jateng
- Mendes Yandri: Laporkan Kades yang Diduga Menyelewengkan Dana Desa, Jangan Dilindungi
- Wamendes Dorong Satu Data Tunggal Demi Percepat Pengentasan Kemiskinan di Level Desa
- Teken MoU dengan Kemenkum, Mendes Yandi Ingin Percepat Badan Hukum BUMDes