Guspardi Gaus: Dana Otsus Belum Efektif Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua
Politikus PAN ini juga menyoroti data yang disampaikan Bapenas dimana masih sangat minimnya alokasi dana pemprov dalam dua sektror. Di sektor pendidikan Papua baru mencapai 4,28% dan Papua Barat 3,52%. Dan sektor kesehatan Papua baru mencapai 7,43% dan Papua Barat 2,56%.
Sementara di dalam UU sudah diamanatkan alokasi belanja pendidikan 30% dan kesehatan 15%. Jadi, wajar Indek Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih rendah karena alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan masih sangat minim.
Seharusnya pemerintah melakukan supervisi dan pendampingan agar pemerintah daerah dapat maksimal dalam merealisasikan dana di bidang pendidikan dan kesehatan.
Kemudian Dana Insentif Daerah (DID) yang telah di sediakan pemerintah seakan sia-sia dan belum dimanfaatkan oleh Kabupaten Kota di Papua. Ternyata 22 Kabupaten di Papua dan 4 Kabupaten di Papua Barat belum menerima Dana Insentif Daerah (DID). Ini bukan belum optimal tetapi masih jauh dari memenuhi syarat. Apa yang salah dengan ini, tegas Anggota Komisi II DPR RI ini.
Guspardi yang akrab disapa pak GG itu juga tidak luput menyoal tentang kinerja pengelolaan dana otsus Papua yang masih buruk dan bermasalah. Data dari Bapenas menyatakan 51,7% Kabupaten Kota di Papua mendapatkan opini disclaimer dan adverse.
Ini tentu suatu yang memiriskan. Seharusnya ada pendampingan dan supervisi dari pemerintah pusat agar transparansi dan akuntabilitas tata kelola dana dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Oleh karena itu, dia mengingatkan pemerintah mengidentifikasi dan menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat Papua dan memberikan perhatian pada hak dan harga diri orang asli Papua yang terpinggirkan dengan menyiapkan grand design komprehensif dan terintegrasi.
“Begitu juga reformasi tata kelola dana otonomi khusus dengan sistim pengawasan yang terpadu. Otsus Papua hendaknya dapat mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat Papua bisa mengejar ketertinggalan dalam berbagai hal sebagaimana yang diharapkan dan didambakan rakyat di bumi cenderawasih,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Guspardi Gaus mengatakan dana pemerintah pusat yang dikucurkan untuk Papua (Papua dan Papua Barat) belum berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia