Guspardi: Jangan Seret TNI dan Polri Isi Jabatan Kepala Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus berharap Kemendagri tidak melibatkan TNI dan Polri untuk pengisian jabatan para kepala daerah yang habis masa baktinya pada 2022.
Tercatat, ada 101 kepala daerah yang masa baktinya berakhir pada 2022. Di sisi lain, penyelenggaraan Pilkada dibuat serempak pada 2024.
"Jangan sampai Kemendagri menyeret TNI Polri mengisi jabatan yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh Kemendagri dari orang dalam," kata Guspardi dalam keterangan persnya, Selasa (4/1).
Legislator Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan pengisian jabatan para kepala daerah wajib sesuai ketentuan peraturan dan berlaku.
Dalam aturan, kata Guspardi, penjabat kepala daerah harus berasal dari aparatur sipil negara (ASN) dirjen di kementerian.
"Dirjen itu tidak harus dari Kemendagri bisa juga dari kementerian lain," ungkapnya.
Menurut Guspardi, kepala daerah ialah posisi politis. Di sisi lain, anggota TNI dan Polri wajib menjaga profesionalisme selama masa tugas seperti semangat reformasi pada 1998.
"Tuntutan reformasi memisahkan TNI dan Polri dan bagaimana jabatan politis tidak lagi diisi TNI-Polri tetapi oleh sipil. Jadi, civil society," bebernya. (ast/jpnn)
Kemendagri sebaiknya tidak melibatkan TNI dan Polri untuk pengisian jabatan para kepala daerah yang habis masa baktinya pada 2022.
Redaktur : Natalia
Reporter : Aristo Setiawan
- Survei Nusakom Pratama: Abdul Razak-Sri Suwanto Paling Unggul di Pilgub Kalteng
- Viral Uang Gepokan, Bupati Lampung Timur Dilaporkan ke KPK
- Persiapan Cagub Ahmad Syaikhu Menjelang Debat Perdana Pilgub Jabar
- Blak-blakan, Lucky Hakim Ungkap Alasannya Mundur jadi Wakil Nina Agustina
- Kemendagri: Camat Jadi Rumah Bersama untuk Pembangunan Desa
- Saat Debat Pilgub Kaltim 2024, Rudy-Seno Perkenalkan Aplikasi SAKTI